Jusuf Kalla - Ancaman FPI Terhadap SBY Termasuk Makar !

"Polisi memiliki tugas dan peran untuk melindungi masyarakat dan penegakan hukum."

Mabes Polri belum menyatakan secara tegas apakah pernyataan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang mengancam akan menggulingkan Presiden SBY masuk kategori makar atau tidak.

Ditanya soal ini, Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Pol. Soenarko hanya menjawab normatif, "Kita ini negara hukum. Polisi memiliki tugas, fungsi, dan peran untuk mengayomi melindungi masyarakat dan penegakan hukum," kata Soenarko di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Februari 2011.

Menurut Soenarko, Polri tetap memegang prinsip melindungi dan menegakkan hukum. Bila ada bukti pelanggaran hukum, Polri tidak akan segan menindak mereka yang terlibat. "Kami tidak melihat si A, B, C, dan sebagainya," kata mantan Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri ini.

Didesak wartawan, apakah Mabes Polri menyimpulkan pernyataan Habib Rizieq sudah termasuk makar, Soenarko tidak menjawab. Dia hanya mengatakan Polri tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum.

"Yang jelas, apa yang telah saya sampaikan tadi, Polri di samping pelayan dan pelindung, juga penegak hukum," kata dia, berkelit.

Seperti diketahui, saat berceramah di acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW, Senin malam, 14 Februari 2011, Rizieq melontarkan pernyataan mengancam akan menggulingkan SBY jika pemerintah membubarkan ormas Islam secara semena-mena. Ini adalah ancaman penggulingan kedua yang disuarakan FPI. Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi FPI Munarman menyatakan akan 'mem-Ben Ali-kan' SBY.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo, mengatakan seruan FPI itu masih jauh dari definisi makar. "Itu hanya statement, tidak sampai makar. Penggulingan kekuasaan harus ada senjata, massa. Masih jauh," kata dia kepada VIVAnews.

Adapun mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pernyataan Rizieq itu sudah masuk kategori makar. "Kalau pernyataannya seperti itu, disebut makar itu. Nggak bisa itu. Mengritik sih boleh, tapi ketika menyatakan ingin menggulingkan kepala negara, itu tidak boleh," kata Jusuf Kalla usai melantik pengurus PMI Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Rabu, 16 Februari 2011.

Artikel Terkait